“Izin tambang, sama pembagian hasil. Saya minta, arahkan, masa sesama bupati tidak bisa kerjasama. Jangan kayak negara lain. Macam perbatasan dengan negara lain kayak Malaysia Australia, sejengkal ya kita bela. Kalau sesama provinsi, ya rukun rukun, satu negara kok,” kata Jero.
Jero Wacik menambahkan, konflik terjadi merata dari Sumatera sampai Papua. Konflik tertinggi ada di Kalimantan. Komoditas yang izinnya biasa bermasalah misalnya batubara.
Konflik pertambang diperkirakan akan semakin tinggi karena banyaknya izin yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah, sementara aturannya sendiri belum jelas. Selain itu, masih banyak wilayah eksplorasi tambang yang merampas tanah adat atau pemukiman warga.
