Pemerintah tengah mengkaji rencana pemindahan pusat pemerintahan. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, rencana ini perlu persiapan matang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, pemindahan ini akan jadi perhatian pemerintah.
“Presiden sudah melontarkan saat berbuka bersama Kadin. Tentang memindahkan pusat pemerintahan, bukan ibukota. Mengingat Jakarta padat. Dimana saya belum tahu. Itu kan bukannya besok, lusa, itu kan sepuluh tahun,” kata Hatta Radjasa.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Daerah, Gusti Kanjeng Ratu Hemas mendukung wacana pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian. Pemisahan diperlukan untuk mengatasi masalah kemacetan parah yang terjadi di Jakarta saat ini.
Lokasi baru pusat pemerintahan, kata GKR Hemasm sebaiknya tetap berada di sekitar Jakarta. Alasannya butuh biaya besar jika pusat pemerintahan dipindah jauh dari lokasi saat ini.
“Lebih besar pemindahan ibukota, dibanding kalau kita memperbaiki kemacetan lalu lintas. Kalau mau pindah ya sebaiknya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Tapi kalau pindah provinsi biayanya terlalu mahal,” kata Gusti Kanjeng Ratu Hemas
Gusti Kanjeng Ratu Hemas menambahkan, selain memperhitungkan anggaran dan infrastuktur, pemindahan pusat pemerintahan juga harus mempertimbangkan faktor zona gempa.
Kemacetan di Jakarta sudah semakin parah. Ini disebabkan beban Jakarta begitu berat, sebagai pusat bisnis dan pemerintahan. kemudian muncul ide untuk memindahkan ibukota. namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, opsi pindah pemerintahan lebih tepat.
