Pemerintah dinilai tidak mempunyai perspektif perempuan dalam menghadapi perubahan iklim. Ini ditandai dengan tidak diikutsertakannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).
Koordinator Program dari Solidaritas Perempuan, Wardarina mengatakan, perempuan adalah salah satu kelompok yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Ini disampaikan Wardarina dalam acara peringatan Hari Perempuan Internasional, Senin (8/3).
“Ketika saya ke DNPI dan bertanya apakah ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan di DNPI, mereka mengatakan tidak perlu Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Jadi tidak ada perspektif bahwa perempuan mendapatkan dampak paling besar dari perubahan iklim,” ujar Wardarina.
Wardarina mengatakan pihaknya saat ini terus aktif melakukan lobi di DNPI dan terus memonitor hasil perundingan mengenai perubahan iklim UNFCCC. Ini dilakukan semata-mata untuk memastikan masuknya artikel perempuan dalam naskah-naskah dokumen perundingan, tidak hanya sebagai korban perubahan iklim, tapi juga pihak yang punya inisiatif menghadapi perubahan iklim.
