Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menolak rencana pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi atau food estate di Merauke, Papua. Manajer Kampanye Air dan Pangan Walhi, M Islah mengatakan, food estate akan menarik pemodal asing yang diberi banyak kemudahan oleh pemerintah untuk mengelola lahan di sana, akibatnya petani kecil dan penduduk hanya menjadi buruh.
Dari sisi lingkungan hidup, kata Islah, pembukaan lahan seluas 1,6 juta hektar akan berpengaruh pada perubahan ekosistem dan keseimbangan ekologi. Pembangunan tanpa memperhitungan daya dukung lingkungan dapat menyebabkan bencana di Merauke.
“Kenapa kemudian kita khawatir dengan food estate alasannya adalah program ini berlawanan dengan budaya pertanian Indonesia yang didukung oleh petani-petani kecil, sehingga kita tidak memerlukan food estate seperti negara-negara luar,” tegas M Islah.
Ia menambahkan, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Merauke juga akan terkikis dengan adanya industrialisasi pangan di sana. Pemerintah, katanya, seharusnya berkaca pada kasus PT Freeport yang tidak memberi keuntungan pada masyarakat sekitar.
