Pemerintah melansir kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan di DKI Jakarta sebesar belasan triliun lebih. Angka ini bisa meningkat jika kemacetan di Jakarta tidak kunjung diatasi.
Asal tahu saja, data yang dikeluarkan pemerintah menyebutkan kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan di ibokota negara ini, mencapai lebih dari 12 triliun rupiah.
“Kerugiannya mencapai 12,8 triliun pertahun. Ini meliputi kerugian dari biaya operasi kendaraan yang lebih besar dari semestinya, kesehatan penduduk Jakarta akibat stres, dan kerugian waktu,” kata Juru bicara Wakil presiden, Yopie Hidayat
Untuk itu pemerintah mengeluarkan 17 kebijakan langkah panjang dan pendek atasi kemacetan. Langkah tersebut di antaranya lewat sterilisasi jalur bus TransJakarta, meninjau ulang kebijakan parkir dan kebijakan angkutan umum kendaraan kecil, serta pembangunan jalan tol susun.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo memaparkan, langkah pembangunan jalan tol susun ini merupakan alternatif jangka panjang yang bisa segera digarap. Sejumlah tenaga ahli dan teknisi pun sudah disiapkan untuk menggarap proyek ini.
Menanggapi rencana pemerintah pusat dan Jakarta tersebut Sekertaris Jendral Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ellen Tangkudung menyarankan pemerintah sebaiknya menuntaskan persoalan jangka pendek pemicu kemacetan di Jakarta. Langkah ini diimbangi dengan penyelesaian proyek angkutan umum massal.
“Kalau solusi jangka pendek, busway itu jangka pendek. Karena masalah itu tinggal bagaimana bisa membuat pengadaan bus menjadi tidak sulit sama masalah bahan bakar gas. Itu solusi jangka pendek. Parkir juga jangka pendek. Pengaturan parkir supaya tidak ada di jalan,” tegas Ellen Tangkudung.
Sementara pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengingatkan sebelum langkah strategi kemacetan itu dilaksanakan, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI harus bekerja sama dengan pemerintah daerah yang ada disekitar Jakarta.
“Setiap langkah dari 17 strategi itu minimal harus dicermati pemerintah daerah adalah bagaimana pemerintah harus siap dengan resiko yang dihadapi. Tidak ada salahnya pemerintah siap dikritisi, apa pun resikonya akan menimbulkan pro dan kontra. Dalam hal ini ada pro dan kontra jangan antipati, tetapi kita dengarkan dan kita cari solusi terbaik untuk mengatasi paling minimal,” kata Yayat Supriyatna.
Selain itu kata Yayat, pemprov DKI Jakarta perlu menyosialisasikan langkah strategi atasi kemacetan serta dampaknya kepada masyarakat. Ini penting dilakukan mengingat kebijakan atasi kemacetan yang pernah dilakukan pemprov DKI Jakarta tak memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti kebijakan masuk sekolah lebih cepat bagi siswa, kebijakan tree in one dan penertiban di jalur bus TransJakarta.
