Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menuding sejumlah anggota Dewan Komisi Kehutanan DPR menerima fasilitas mewah dari PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP).
Ketua Walhi Riau, Heriansyah Usman mengatakan, pemberian fasilitas ini akan memengaruhi keputusan final DPR dan pemerintah tentang sengketa izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di Semenajung Kampar, Riau.
“Karena menurut kita harusnya, dalam resesnya komisi 4 ke Riau ini kan, bisa melihat persolan yang terjadi, untuk seobjektif mungkin. Tapi yang terjadi kemudian, dengan menggunakan fasilitas RAPP kita meragukan juga. Dengan sikap idependensinya komisi 4 dan juga objektivitasnya. Nah ini memang sangat kita sayangkan,” kata Heriansyah Usman.
Heriansyah Usman juga meminta badan kehormatan DPR memeriksa sejumlah anggota komisi kehutanan yang diketuai Firman Subagyo ini. Menurut dia, pemberian fasilitas ini merupakan salah satu bentuk gratifikasi yang seharusnya tidak didapatkan oleh anggota dewan.
Sebelumnya 7 anggota komisi kehutanan meninjau lokasi perizinan HTI bermasalah yang dimiliki PT RAPP di Riau. Dalam tinjauan ke lokasi, para anggota dewan diinapkan di hotel berbintang, dan diberikan fasilitas mobil untuk menjelajah kawasan gambut di Semenajung Kampar.
Hutan tanaman industri milik PT RAPP di lahan gambut di kawasan Semenanjung Kampar, Riau ditentang oleh warga setempat. Luas izin hutan ini mencapai 50 ribu hektar.
