Aliansi LSM untuk Advokasi Hutan Tanaman Industri dan Industri Bubur Kertas (CAPPA) menuding Pemerintah Provinsi Jambi tidak transparan dalam menyusun rencana tata ruang.
Menurut Direktur Ekskutif CAPPA Rivani Noer, khawatir rencana tata ruang yang dihasilkan akan menimbulkan persoalan dikemudian hari. Seharusnya, kata Rivani, pemerintah Provinsi Jambi melibatkan publik dalam penyusunan rencana tata ruang tersebut.
“Pelibatan publik dan transparansi dalam penyusunan rancangan tata ruang seharusnya dilakukan karena itu dijamin oleh Undang Undang. Kita melihat dalam hal ini tidak ada transparansi dan tidak melibatkan publik, terutama dalam hal hal krusial baik itu dalam aspek sosial maupun aspek lingkungan hidup. Proses penataan ruang masih belum melibatkan partisipasi publik,” tegas Rivani Noer.
Sudah hampir setahun ini Pemerintah Provinsi Jambi menyusun Rancangan Perda rencana tata ruang. Saat ini, Raperda tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk dievaluasi.
