
Perlu segera mengubah pertanian sayur-mayur dengan komoditas lain yang lebih produktif, sekaligus dapat berkembang di bawah tajuk pohon hutan.
Plang hijau itu sedikit tertutup rimbunan pohon. Tertulis Blok Hutan Sahabat Green. Bertanggal 8 Juli 2008. Papan nama itu tertancap di Kebun Kang Dudu, Pasir Leutik, tempat pertama kali adopsi pohon Green Radio dan TN Gunung Gede Pangrango, dimulai. Sekarang, dua tahun sudah program adopsi pohon berjalan. Kebun Kang Dudu, mulai terlihat rimbun pepohonan hutan. Suren rata-rata sudah 3 meter. Manglid dan Kenanga, meskipun lebih rendah, batangnya kokoh dan daunnya lebat. Juga saninten, puspa dan jamuju. Pertumbuhan pohon-pohon itu sangat menjanjikan.
Kebun Kang Dudu, Kang Rahman, dan beberapa perintis program adopsi itu, berbatasan langsung dengan hutan Pasir Pogor. Hanya dipisahkan kali, dan cekungan alam. Jadi, tempat ini sangat ideal untuk program reforestasi. Tiap kali mengajak adopter berkunjung, kami tinggal menunjuk lebatnya hutan Pasir Pogor, sambil berjanji,” tiga puluh tahun lagi, kebun ini akan jadi hutan seperti itu.” Sulit membayangkan 30 tahun ke depan. Tetapi, kami tertolong oleh panorama hutan Pasir Pogor yang memang masih sangat alami. Hutan perawan yang jarang sekali diinjak manusia. Para petani Sarongge pun tak merambah Hutan Pasir Pogor, yang mereka anggap keramat.
Dalam dua tahun, Green Radio bersama TN GGP dan petani Sarongge, menanam sekitar 11.000 pohon. Atau hampir 30 ha areal taman nasional yang telah ditanami dengan pohon hasil adopsi. Sekitar 120 keluarga petani terlibat dalam penanaman kembali; dan juga berniat mengubah pola pertanian mereka yang sekarang 100% bergantung pada sayur-mayur. Di sinilah terletak tantangan terbesar program adopsi pohon.
Areal TN GGP di Sarongge, yang merupakan perluasan eks tanah Perhutani itu, sekarang digunakan petani untuk kebun sayur. Petani yang tergabung dalam Gapoktan (Gabungan petani hutan) Swargi, sangat sadar, tanah yang mereka olah bukan milik mereka. Para petani menghormati hak taman nasional. Tetapi mereka butuh lahan, dan sejak zaman Perhutani dibolehkkan berkebun disitu. Maka para petani itu berkebun sayur rata -rata 0,25 hektar per keluarga. Dari menanam wortel, daun bawang, selada, dan banyak jenis sayur lain itu, kalau harga sedang bagus, satu keluarga petani memperoleh penghasilan Rp 300 ribu per bulan.
Disinilah konflik penggunaan lahan berakar. Selama petani bertanam sayur-mayur, yang selalu butuh cahaya dan ruang terbuka di atasnya, usaha reforestasi akan menemui jalan buntu. Petani akan selalu memangkas tajuk-tajuk pohon reforestasi itu, dan membiarkannya tumbuh meranggas. Ini sudah terjadi sejak program reforestasi yang dilakukan Perhutani, ataupun program Gerhan yang digalakkan Departemen Kehutanan. Para petani tidak ingin melihat pohon reforestasi itu subur, dan tajuknya menutupi sayur yang tiap 3 bulan mereka panen dan tanam yang baru.
Saya sering bertanya acak kepada petani, “Kenapa daun surennya rontok?” “ Itu Pak, tiap tahun memang ada musim rontoknya?”, sahut salah satu petani. Yang lain menjawab,” Daunnya dipangkas untuk pupuk .” Atau yang lebih tidak meyakinkan, ada jawaban,” Itu kena angin Pak. Nanti juga tumbuh lagi.” Saya jadi makin terbiasa dengan jawaban apologetik semacam itu. Yang intinya, petani berhitung sangat rasional : kalau daun suren terlalu rimbun, sayuran di bawahnya akan gagal panen.
Sengketa pemanfaatan lahan juga terlihat dari apa yang kami sepakati tentang “piringan”. Dalam program adopsi, tanaman hutan harus diberi jarak, radius 30 cm, tak boleh lagi ditanam sayuran. Ruang kosong itu disebut piringan; yang tujuannya supaya perkembangan akar pohon itu bagus, dan menunjang batang yang kokoh. Tidak berebut hara, ketika tanaman melewati masa kritis 3 tahun. Tetapi, petani yang hanya menguasai lahan seperempat hektar, tak ingin arealnya berkurang sejengkalpun. Bibit sayur selalu ditebar, sampai berdempetan dengan bibit pohon hutan. Sering terlihat, pertumbuhan puspa, rasamala yang kerdil karena tertutup daun sawi atau wortel. Kesepakatan tentang piringan itu, masih sulit diwujudkan.
Program adopsi pohon dilandasi pemahaman : mengembalikan hutan akan berhasil, kalau sekaligus terjadi peningkatan kesejahteraan petani sekitar hutan. Kami percaya, hutan akan lestari kalau warga sekitarnya, mau menjaga. Untuk itu, mereka mesti tetap mendapat manfaat dari hutan, tanpa merusaknya. Hasil hutan non kayu, adalah orientasi baru dalam hubungan antara petani dan taman nasional ini. Maka mengubah komoditas andalan petani, sayur mayur, dengan sesuatu yang lebih produktif sekaligus tidak berkonflik dengan hutan – adalah tantangan terbesar program adopsi pohon. Dua tahun kami berbicara dengan petani, untuk mencari alternatif tanaman, belum ada petani yang berani mengambil risiko untuk meninggalkan sayur-mayur.
Kami paham sepenuhnya. Mengubah komoditas bagi petani adalah pertaruhan hidup. Berpuluh tahun mereka hidup dengan cara menanam sayur. Kalau sekarang diminta berubah, apa jaminan akan berhasil? Walaupun penghasilan dari kebun sayur sangat minim, tetapi terbukti sudah berjalan. Dan itulah, cara bertahan hidup yang mereka tahu.
Dua tahun ini, kami belum berhasil mengubah pola bertani sayur. Tetapi penghasilan tambahan sudah dinikmati petani dari insentif untuk beternak kambing dan kelinci. Sebanyak 4 kelompok tani (1 kelompok kecil beranggota 6 orang), mendapat masing-masing 6 bibit kambing. Dan sekarang sudah beranak menjadi 38 ekor (naik 58%). Ada 8 kelompok lain yang mendapat bibit kelinci. Dari total 432 kelinci, sudah berkembang menjadi 877 ekor (naik103%). Kandang-kandang kambing dan kelinci sekarang bertebaran di Kampung Sarongge. Tempat ini berpotensi menjadi sentra produksi kelinci.
Upaya meningkatan pendapatan juga dilakukan dengan beternak lebah. 40 kotak lebah dihibahkan kepada petani, dengan koloni dan ratu lebah di dalamnya. Mereka siap untuk memproduksi madu Sarongge yang unik rasanya, karena banyak bergantung pada bebungaan hutan. Kami sempat menikmati madu Sarongge itu. Sayangnya, kebanyakan lebah mati, karena keracunan pestisida. Pola bertani sayur yang sangat intensif memakai pestisida menjadi ancaman buat perkembangan lebah. Sementara ini, kami hentikan upaya beternak lebah. Menunggu transisi dari kebun sayur ke tanaman lain; sekaligus menghentikan pemakaian pestisida. Rencana pertanian sayur organik, menjadi salah satu agenda, untuk lahan-lahan di luar kawasan taman nasional. Terutama kebun yang berbatasan langsung dengan taman nasioal.
Yang menggembirakan, di ujung tahun kedua ini, ada 6 petani ( di atas areal 1,5 ha) yang berani meninggalkan sayur-mayur. Segera setelah panen terakhir, mereka belajar menanam sereh. Tanaman ini, bisa diekstrak menjadi minyak atsiri. Harga jualnya lebih bagus ketimbang sayuran. Mereka sudah survei ke Bandung untuk belajar, sekaligus membeli bibit. Penanaman pertama dilakukan di kebun Kang Dudu, Ketua Gapoktan, yang sangat bersemangat untuk menerima hal-hal baru. Kalau percontohan 6 petani ini berhasil, saya perkirakan, kebun lain akan cepat ikut menanam sereh. Dan, Green Radio bersiap memperkenalkan proses produksi minyak atsiri, destilasi yang sederhana kepada warga Sarongge.
Sereh, atau komoditas lain yang tidak berkonflik kepentingan dengan pohon hutan hasil adopsi, adalah jalan keluar untuk pelestarian hutan dan kesejahteraan petani. Itu sebabnya di nursery (pembibitan) yang dikelola Gapoktan, kami tidak hanya menanam pohon hutan, tetapi juga buah-buahan lokal dan herbal yang mungkin cocok di bawah tajuk. Selain sereh, ada kapulaga, purwaceng, buah cecenet, dan masih banyak lagi. Bersama petani, kami terus mengidentifikasi tanaman mana yang cocok dikembangkan.
Kini, Sarongge ditetapkan oleh Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagai Model Desa Konservasi. Dalam model itu, warga sekitar taman dipercaya turut melestarikan hutan. Sembari meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Tantangan yang tak mungkin dicapai dalam 2 tahun program adopsi pohon. Kami sadar, tak ada yang instan untuk memperbaiki hutan dan nasib petaninya. Tetapi, kami siap menyelesaikannya bertahun-tahun mendatang sekalipun. Sebab, langkah awal sudah diayunkan. Dan itu, tertera di Dinding Ratapan. ***








